DPD Minta Kursi di MPR, Fahri Hamzah: Bamus yang Memutuskan

  • DPD Minta Kursi di MPR, Fahri Hamzah: Bamus yang Memutuskan
  • DPD Minta Kursi di MPR, Fahri Hamzah: Bamus yang Memutuskan
Nusantara

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku Ketua Rapat saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 MP II TS 2015-2016 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 8 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

  • Dewan Perwakilan Daerah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi permintaan untuk ditambahkan satu kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk perwakilannya. Surat itu secara resmi dibacakan sebagai surat masuk dalam sidang paripurna DPR, Selasa, 10 Januari 2017.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan keinginan DPD itu akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR. "Bamus yang akan memutuskan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berujar dalam Bamus akan didengar masukan dari semua fraksi DPR terkait permintaan ini. "Semua unsur ada di situ," ujarnya.

DPD tidak berhak hadir dalam rapat Bamus dikarenakan tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang. "DPD hanya mengusulkan UU," tuturnya.

Namun, tutur Fahri, usulan ini perlu dipertimbangkan secara khusus. Pasalnya, DPD merupakan lembaga yang khusus. "Nah, di Bamus dibahas pertimbangan DPD-nya," ujarnya.

Menurut Fahri, permintaan DPD ini belum tentu berdampak pada makin lamanya RUU MD3 disahkan. Semua, kata dia, kembali pada keputusan Bamus. "Kalau Bamus bilang sudah, ya sudah," ujarnya.

Revisi UU MD3 ini awalnya bertujuan untuk menambahkan satu kursi pimpinan di MPR dan DPR. DPR pun sepakat memberikan jatah kursi itu pada partai pemenang Pemilu 2019 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.




Warta Sejenis

memuat...

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!