Menlu Retno Marsudi: Selesaikan PR Masalah Penyanderaan

Placeholder
Nusantara

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi memberikan pernyataan pers pembajakan Abu Sayyaf di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 29 Maret 2016. Kelompok militan tersebut membajak Kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal WNI. ANTARA/Suwandy

  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan pihaknya terus meningkatkan upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Salah satu bentuknya adalah perbaikan tata kelola perlindungan WNI yang bekerja di sektor rentan.

"Khususnya (bagi WNI) di kapal-kapal penangkap ikan asing," ujar Retno saat menyampaikan pernyataan pers awal tahun di gedung Kemlu, Pejambon, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

Retno pun mengungkapkan komitmen Kementerian Luar negeri (Kemenlu) memperkuat instrumen hukum terkait perlindungan WNI. "Termasuk perluasan kerja sama bilateral penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" katanya.

Salah satu tantangan terberat pemerintah pada 2016, ujarnya, adalah maraknya kasus penculikan WNI di Perairan Filipina Selatan dan Malaysia.

Meskipun begitu, Retno menekankan bahwa usaha diplomasi dan kerja sama dengan negara tetangga membawa sejumlah hasil. "Dua puluh lima WNI dibebaskan dari penyanderaan oleh Abu Sayyaf. Empat WNI juga dibebaskan dari Somalia setelah empat setengah tahun penyanderaan," kata Menlu Retno.

Pemerintah masih mengantongi pekerjaan rumah, yaitu menyelamatkan empat pelaut Malaysia yang masih ditawan. Merespon rentetan penculikan anak buah kapal WNI, Indonesia pun telah menginisiasi pertemuan trilateral, antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Menurut Retno, pemerintah RI menekankan pentingnya tiap negara menjaga keamanan wilayah perairan.

"Tren WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri meningkat. Kemlu pun melakukan sejumlah langkah," ujar Retno.

Langkah yang dimaksud, antara lain penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penanganan WNI korban TPPO dengan enam kementerian dan lembaga. Kesepakatan yang sama juga dilakukan dengan Persatuan Emirat Arab, serta penjajakan MoU serupa dengan seluruh anggota Gulf Cooperation Countries (GCC).



Warta Sejenis

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!